Tarakan – Kanim Tarakan ikuti peluncuran secara resmi sekaligus diseminasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (Permenkumham P2HAM) secara virtual yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal HAM Kemenkumham RI bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bertempat di Gedung Sate, Senin (20/11/2023).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra. “Ini salah satu langkah yang dilakukan dalam reformasi birokrasi peningkatan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia khususnya pada pelayanan publik”, ungkap Dhahana.
“Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM mengatur teknis pelaksanaan yang lebih sederhana dengan indikator yang lebih tajam dalam hal pemenuhan hak kelompok rentan pada pelayanan publik. Permenkumham ini juga menjangkau kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk melaksanakan dan mengikuti penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM”, pungkas Dhahana.
Selanjutnya dilaksanakan kegiatan inti diseminasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia oleh Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Gusti Ayu Putu Suwardini dan best practice terkait pelaksanaan P2HAM oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Yogi Gautama Jaelani.
Prinsip-prinsip dalam pelayanan publik berbasis HAM harus bersifat universal, tidak diskriminatif, setara/equality, serta menjunjung tinggi martabat manusia. Terdapat 4 kelompok rentan yang menjadi sasaran utama pelayanan publik berbasis HAM, yakni anak, ibu yang hamil/menyusui, lansia dan disabilitas.
