Jakarta – Kepala Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Tarakan, Andi Mario hadir dalam Rapat Pimpinan Imigrasi yang
diadakan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta 28 – 30 Januari 2024. Rapat ini turut
dihadiri oleh sejumlah pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM,
Kepala Divisi Imigrasi, Kepala Unit Pelaksana Tugas Imigrasi, dan Kepala Rumah
Detensi di seluruh Indonesia, serta Atase Imigrasi dan Sfaf Teknis Imigrasi di
seluruh dunia.
Pada kesempatan ini, Direktur
Jenderal Imigrasi Silmy Karim selaku memaparkan Pencapaian Direktorat Jenderal
Imigrasi & Rencana Kerja Tahun 2024. Silmy mengapresiasi pencapaian
Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Tahun 2023 per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 7,6 Triliun, kenaikannya
mencapai 169% dari tahun 2022. Kemudian ia menguraikan delapan Rencana Kerja
2024 yang mencakup Penambahan Autogate, Pembaruan Desain Paspor, Pengembangan
Digitalisasi Visa dan Izin Tinggal, Penambahan Penerbitan E Paspor di 24 Kantor
Imigrasi, Peraturan-peraturan yang Mempermudah, Mempercepat, dan
Menyederhanakan Birokrasi, Peningkatan Pengelolaan Perbatasan, Pengembangan
Aplikasi Penegakan Hukum Keimigrasian, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana
untuk Menunjang Kinerja.
Dalam kegiatan ini turut
dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2024
oleh Silmy Karim dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Sejumlah narasumber mengisi
kegiatan ini diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Kepala Badan Reserse dan Kriminal
Komjen Pol Wahyu Widada, Kepala Staf Umum TNI Letjen Bambang Ismawan. Bambang
Ismawan, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Mantovhani, perwakilan dari
Kementerian Dalam Negeri, Immigration & Checkpoint (ICA) Singapore, Kedubes
Australia di Jakarta, Jabatan Imigresen Malaysia, dan Henley & Partners.
Pada pemaparan materinya, Sri
Mulyani mengakui andil Ditjen Imigrasi melalui PNBP yang dikumpulkannya dalam
keberhasilan negara menyehatkan APBN pasca pandemi Covid-19.
Pertumbuhan PNBP Keimigrasian pun
luar biasa. Tadinya Rp. 3 Triliun pada 2021, Rp. 6,5 Triliun pada 2022,
kemudian tumbuh hingga mencapai Rp. 9,6 Triliun pada 2023. Pencapaian yang
cukup luar biasa,” ujar Sri Mulyani.
Namun demikian, ia mengingatkan
pertumbuhan PNBP ini harus selaras dengan peningkatan kualitas layanan yang
diberikan kepada masyarakat. “Penerimaannya membaik, layanannya pun harus
demikian,” pungkasnya.
Sri Mulyani berpesan Ditjen
Imigrasi harus mampu terus menggunakan berbagai momentum yang terjadi.
Pemulihan ekonomi dan mobilitas masyarakat semakin melesat. Imbangi dengan
birokrasi yang mumpuni, memiliki profesionalitas, integritas, dan kompetensi
yang baik.
Sementara itu, Menteri PANRB
Abdullah Azwar Anas memberikan beberapa masukan. Khususnya untuk transformasi
layanan imigrasi, terutama dalam percepatan digitalisasi. Banyaknya jumlah
aplikasi keimigrasian atau milik Kementerian Hukum dan HAM harus bisa dijadikan
satu dalam portal. “Ini menjadi bukti inovasi adalah kunci untuk
melipatgandakan kinerja. Kementerian Hukum dan HAM harus bisa
menginteroperabilitaskan semua aplikasi menjadi satu,†ujarnya.
Ia juga berpesan agar
transformasi perlu dilakukan dalam proses pengurusan visa dan izin tinggal
terbatas (VITAS/KITAS). Yakni bagi investor asing melalui pola single phase,
single process atau proses satu tahap tuntas. Pemohon dapat mengajukan
permohonan sekaligus pada Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM), kemudian BKPM dan Ditjen Imigrasi memverifikasi bersama. Izin
selanjutnya dapat diterbitkan secara satu pintu oleh BKPM.
Rapat Pimpinan Imigrasi ditutup
dengan penyampaian dan pemaparan rekomendasi dan executive summary oleh
Direktur Kerjasama Keimigrasian Anggiat Napitupulu yang selanjutnya diserahkan
kepada Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim.
